Membaca Milenial Indonesia Dari Sudut Paling Telanjang

Agak sulit mencari buku, yang mengungkap bagaimana kebudayaan populer dieksploitasi oleh kepentingan politik dalam pergulatan kekuasaan di Indonesia. Watak budaya populer yang mampu membentuk ledakan-ledakan histeria massa, atau sering dianggap sebagai pembentuk gaya hidup nge-pop (padahal populer dan pop adalah dua hal yang berbeda), dianggap “rendahan” atau “kelas kedua” dalam kajian akademis atau etestika.


Judul Buku:
Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia

Penulis:
Ariel Heryanto

Penerbit:
KPG, Jakarta, Februari 2018 (Cetakan Ketiga)


Sementara, dalam praktik kehidupan politik (yang pragmatis, utamanya), budaya populer justru menjadi target prioritas untuk digunakan menghimpun kekuasaan. Atau, seminim-minimnya untuk menjaga stabilitas kekuasaan pihak yang berkuasa.

Pada era Orde Baru, budaya populer bukan saja dieksploitasi. Tetapi juga dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Ada benang-benang kesejarahan yang diputus.

Rakyat dibentuk dengan narasi tunggal penguasa, termasuk dengan cara paling otoriter. Efeknya, mozaik sejarah membentuk bagian yang tidak utuh. Ada rangkaian sejarah yang terputus. Ada bagian sejarah yang dikuatkan secara sepihak d menopang kekuasaan.

Pada generasi berikutnya, terjadilah pemahaman yang terpotong. Sementara, pihak-pihak yang menjadi bagian sejarah tetap dalam posisi yang tidak pernah ditempatkan pada ruang obyektifitas. Menjadi tertuduh dan tervonis dalam ruang sejarah.

Pada masa berikutnya, ini menjadi bara di dalam sekam. Setiap saat, membayangi dalam situasi yang bisa saja membakar. Ini menyulitkan bagi pemegang kekuasaan yang baru. Elit kekuasaan menjadi gagap menangkap profil generasi baru. Begitu juga elit pemikir dan akademisi, malah menjadi pihak yang menjaga jarak dari realita sosial yang dinamis.

Lompatan budaya yang berkembang dari generasi ke generasi, menjadi sepihak. Membenarkan sejarah yang sepotong. Menjadi tabu, atau juga cemas dan takut pada potongan sejarah yang lain.

***

Buku ini juga menjadi semacam otokritik pada mereka yang “menggampangkan” atau menganggap fenomena pop dan populer sebagai budaya “kelas kedua.” Buku yang merupakan hasil penelitian penulis dan timnya selama empat tahun di Pulau Jawa ini, justru memotret dari sudut-sudut yang dianggap tabu selama era politik otoritarian.

Bagaimana budaya pop dibentuk dalam suasana yang politik kekuasaan yang mutlak. Tak ada ruang bagi karya-karya pada era Orde Baru untuk menggali lebih dalam terhadap kebenaran-kebenaran,

Penulis terlihat ingin mengkonstruksi analisa dengan fakta-fakta yang utuh. Bukan fakta yang sepihak, atau fakta yang diinginkan.

    Bagikan

Komentar