Sri Mulyani: Tidak Ada Pintu Belakang

Sepekan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pembayaran 51,2 persen saham Freeport Indonesia oleh PT Inalum (Persero), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis sebuah testimoni yang menggambarkan kompleksitas persoalan dan kerja keras berbagai pihak yang memungkinkan pembelian saham senilai 3,85 miliar dolar AS itu dilakukan.

“Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres,” tulis Sri Mulyani dalam testimoni itu.

Untuk menggambarkan betapa kompleksnya persoalan dan betapa dibutuhkannya pembicaraan yang teliti, Sri Mulyani mengatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai Desember 2018 Kementerian Keuangan menggelar setidaknya 34 pertemuan baik internal maupun dengan berbagai pihak, mulai dari Freeport-McMoRan hingga pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.

Semua pembicaraan itu dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dari Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi kontrak dengan Freeport. Ada empat hal di dalam satu paket negosiasi yang harus diputuskan. Pertama mengenai keharusan Freeport-McMoran melepas 51 persen saham yang mereka miliki di Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia.

Hal kedua terkait keharusan Freeport membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani. Lalu keharusan Freeport membayar lebih besar bagi penerimaan negara, berupa Perpajakan Pusat dan Daerah juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terakhir, perpanjangan operasional selama dua kali 10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema Isin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya.

“Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berbagai kepentingan sudah mengakar,” sambung Sri Mulyani.

Dia menggarisbawahi ketegasan Jokowi dalam mengarahkan negosiasi. Jokowi selalu berpesan agar urusan divestasi saham Freeport ini setia pada satu tujuan, yakni kepentingan bangsa dan negara, termasuk rakyat Papua. Serta, tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menunggangi.

“Tidak ada perundingan melalui pintu belakang,” tulis Sri Mulyani lagi.

“Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan dan saling menunjang dan membantu. Kepemimpinan Presiden memberikan kejelasan dan melindungi kami dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda,” demikian Sri Mulyani. Solusi Out of the Box

Bagi sementara kalangan, keputusan pemerintah membeli 51,2 persen saham Freeport Indonesia, apalagi dengan menggunakan dana dari penjualan surat utang global, dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan janggal.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli termasuk yang menyayangkan hal itu. Toh, kepemilikan saham Freeport-McMoRan di Freeport Indonesia, berdasarkan Kontrak Karya (KK) kedua yang ditandatangani di tahun 1991, akan berakhir tahun 2021 yang akan datang.

“Setiap kontrak pertambangan yang habis masa berlakunya wajib dikembalikan ke pemerintah Indonesia,” kata Rizal dalam perbincangan dengan redaksi.

Menurut Rizal yang pernah menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya di Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, semestinya pemerintah menggunakan kasus pengembalian Blok Mahakam dari Total di tahun 2015 dan pengembalian Blok Rokan dari Chevron di tahun 2018 sebagai model dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia.

Setelah kedua blok itu dikembalikan, pemerintah menyerahkan hak pengelolaan  kepada perusahaan dalam negeri, dalam hal ini PT Pertamina. Tidak ada polemik yang berkepanjangan dan tidak ada keributan yang berarti.

    Bagikan

Komentar