Langkah Tidak Populer Pemimpin

Tetaplah lurus pada pendirian dan cita-cita. Nakhoda perahu kadang harus berpirau menghadapi terjangan badai dan ombak. Tetapi sasaran dan tujuan telah tegas dia tetapkan sejak dahulu. Dia takkan pergi ke tempat lain. Dia ingin mencapai tujuan itu, walau perahu harus menempuh jalan berliku.

Yusril Ihza Mahendra
Pakar Hukum Tata Negara

Pemimpin itu harus berani mengambil langkah tidak populer. Itu yang diajarkan Natsir kepada saya. Ketika menggalang mosi integral untuk membubarkan RIS, Natsir “terpaksa” berunding dengan PKI. Anda bisa lihat tandatangan Ir Sakirman, Ketua Fraksi PKI di DPR RIS di antara penandatangan Mosi Integral.

Tidak semua pimpinan Masyumi setuju Natsir berunding dengan PKI. Tapi itulah politik. Natsir ternyata berhasil mendorong pembubaran RIS dan membentuk kembali NKRI.

Mohamad Roem adalah salah seorang pemimpin yang ditahan dan diasingkan Belanda ke Bukit Menumbing bersama Sukarno, Hatta, Agus Salim dan Ali Sastroamidjojo. Pemerintah RI yang sah ketika itu dikendalikan PDRI yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara.

Belanda mengajak berunding dengan RI atas desakan Dewan Keamanan PBB dan tekanan Amerika. Roem diutus Sukarno untuk berunding dengan Van Roiyen di Kaliurang Yogya. Masyumi marah, PDRI marah, Jenderal Soedirman marah, karena pemerintah yang sah adalah PDRI, sementara Sukarno dll sedang ditawan Belanda.

Atas dasar apa Roem berunding dengan Belanda?

Tetapi perundingan Roem Roiyen itulah yang mengakhiri konflik RI Belanda. Kedua pihak sepakat mengakhiri konflik, Belanda bersedia “menyerahkan” kedaulatan kepada Indonesia melalui RIS. Dengan penyerahan kedaulatan, bendera RIS akan dikibarkan di markas PBB dan kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh dunia. 27 Desember 1949, KMB dilaksanakan di Scheveningen, Den Haag. RIS terbentuk, Belanda serahkan kedaulatan kepada RIS.

1 Januari 1950 bendera merah putih berkibar di markas PBB New York.

Pelajaran dari Masa Lalu

Saya nukilkan sekelumit kisah sekitar Perundingan Roem Roiyen dan terbentuknya kembali NKRI yang melibatkan banyak tokoh Masyumi di dalamnya. Dalam perundingan Roem Roiyen, Roem menerima usulan Belanda bahwa RI dan Belanda akan sama2 membentuk RIS dalam Konfrensi Meja Bundar di Den Haag.

Konstitusi RIS juga akan disusun di sana. Dengan terbentuknya RIS, maka Belanda akan “menyerahkan” kedaulatan kepada RIS. Roem minta ada kata2 bahwa kedaulatan yang sudah diserahkan itu tidak dapat ditarik kembali oleh Belanda. Belanda setuju.

Apakah semua pemimpin sipil dan TNI bisa menerima ini? Tidak sedikit yang mengecam Roem yang dianggap terlalu kompromistis dengan Belanda. Cikal bakal RIS adalah negara-negara “boneka” ciptaan van Mook, di daerah2 yang berhasil diduduki Belanda sejak Aggresi Militer I. Tujuannya adalah menjalankan politik devide et empera, politik pecah belah.

Lebih jauh dari itu, dalan KMB juga diagendakan untuk dibahas pembentukan “Uni Indonesia Belanda” yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Karena itu tidak heran, dalam verslag Rapat Pengurus Besar Masyumi, tidak lama sesudah statemen Roem Roiyen Mei 1949, tercatat perdebatan sengit antara yang pro dan kontra Roem Roiyen.

Natsir termasuk yang tidak setuju Roem berunding mewakili RI karena de fakto dan de jure kekuasaan pemerintah RI ada pada PDRI yang dipimpin Sjafrudin di Bukittinggi. Saat itu, Natsir juga tidak setuju dengan isi Roem Roiyen, walau kemudian dapat menerima dan memahami langkah diplomatis yang dilakukan Roem. Rapat PB Masyumi itu akhirnya dapat menerima isi Roem Rooyen setelah melalui perdebatan sengit.

    Bagikan

Komentar