Membongkar Skema Politik Cukong

KINI telah menjadi begitu jelas bagi orang-orang yang berpikir bahwa kita telah berada pada akhir sebuah zaman. Sebuah barzakh. Sebagaimana sang penyair berkata.

“Satu dunia sekarat-satu yang tak berdaya sedang dilahirkan. One world dying, another being born. Keharusan pertama dalam zaman kita ini adalah untuk mengklarifikasi. Saatnya bagi kita untuk kembali kepada sumbernya.”

Judul:
Melucuti Politisi

Karya:
Shaykh Dr. Abdalqadir As-Sufi

Penerbit:
Pustaka Adina

Demikian pesan dalam bagian akhir buku “Melucuti Politisi” karangan Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi, seorang ulama asal Skotlandia yang menyoroti perkembangan politik di seluruh negara yang menganut demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi tak ubahnya sistem yang memproduksi para kasim (politisi) yang dikebiri secara psikis oleh para tuan-tuan besar cukongnya, yakni para bankir.

Mereka sangat patuh dan terus mengambil utang berbunga guna membiayai diri mereka dan segala proyek yang juga hanya menguntungkan kaum pemodal. Mereka terus memajaki rakyatnya sendiri, demi memenuhi kewajiban kepada para bankir. Sebutan para politisi tidak peduli rakyat, begitu melekat dalam kehidupan demikian. Mereka hanya peduli terhadap tuannya dan dirinya sendiri. Itulah sebabnya mereka harus dilucuti dan demokrasi sebagai sistem yang melahirkan orang-orang demikian, harus direparasi.

Penulis buku ini menjadikan rujukan utama kepada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasululllah Sahallalahu alaihi wa Sallam bersabda:

“Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanat dituduh khianat. Dan pada saat itu para Ruwaibidhah mulai angkat bicara.

Atas pernyataan Rasullullah Shallalahu alaihi wa Sallam itu seorang sahabat bertanya; “Siapa itu Rawaibidhah?” Nabi Shallalahu alaihi wa Sallam menjawab, “Orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak.”

Ya, mereka adalah orang-orang dungu yang mengurusi kepentingan umum, menjadi pejabat, dan politisi yang menduduki posisi-posisi publik, sebagai anggota DPR, DPRD, apparat penegak hukum, majelis-majelis tinggi negara dan sebagainya. Fenomena tersebut tentunya begitu nyata dengan kehiduan bangsa Indonesia sekarang menjelang Pemilu 2019.

Ruang publik kita penuh sesak dengan seribu satu wajah orang-orang yang hendak bertarung berebut kursi kekuasaan. Gambar mereka terpampang di poster, spanduk mereka tergantung di dinding-dinding tembok, batang-batang pohon dan tiang-tiang listrik di tepi jalan. Serta berkibar-kibar di baliho dan bendera. Mereka muncul seperti laron di musim hujan yang dengan sekonyong-konyong menyeruak, berseliweran di depan wajah kita.

Lantas, apa yang membuat mereka berani menawarkan diri sebagai calon pejabat publik? Jawabnya cuma satu, klaim. Dengan seribu satu janjinya tanpa ada perbedaan yang hakiki, tak heran George Bernard Shaw dengan jernih mendefinisikan demokrasi sebagai anybody chose by everybody. Asal dipilih, asal disukai banyak orang.

Demokrasi telah menjadikan politisi sebagai profesi. Layaknya profesi lain yang tujuannya hanya mencari sesuap nasi. Kampanye politik tak ubahnya sebagai investasi beresiko, yang celakanya, semakin hari semakin mahal serta tidak selalu membawa untung.  Jika dikalkulasikan, modal yang dibutuhkan untuk meraih jabatan itu, dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh dari jabatan itu, kebanyakan tidak masuk hitungan.

    Bagikan

Artikel Sebelumnya
Artikel Berikutnya

Komentar