Kartu Mati

Debat Pilpres 2019 Ketiga yang digelar dengan hanya menampilkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, lebih terasa unjuk gigi dan unjuk diri masing-masing kandidat wapres, ketimbang berdebat atau adu argumen.

Bak pertandingan catur, kedua kandidat wapres baik dari nomor urut 01 maupun 02 lebih banyak berupaya mematahkan pemaparan lawan debatnya, dengan mengutarakan program maupun pemikiran yang lebih unggul.
Sedikit, setidaknya hanya dalam hal ‘Sedekah Putih’ dan kartu fasilitas bantuan kesejahteraan rakyat, kedua cawapres itu benar-benar berdebat atau mengkritisi satu hal yang dilontarkan sang rival, di panggung debat tersebut. Selain kedua bidang yang diperdebatkan itu strategis, kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manuia (SDM) dan pendidikan, kedua sisi kehidupan keseharian itu juga menjadi perdebatan yang alot dan panjang ketimbang lainnya.
Lumrah, dalam debat muncul keriuhan penonton sebagai respon sepihak penonton saat sang “gacoan” berhasil melontarkan pemikiran, program dan argumen yang mengungguli lawan debatnya. Namun interaksi Cawapres yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, yang maju sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, bagai kartu truf yang menjadi senjata pamungkas di sesi pernyataan penutup.
“Kita tidak ingin merepotkan dan membebani  negara, dengan menerbitkan kartu kartu yang lain. Mari kita ambil dompet kita masing-masing.  Dompet kita keluarkan Ibu-ibu yang di rumah, terutama Bapak-bapak, semua anak muda keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP),” ucap Cawapres yang akrab disapa Sandi ini disambut riuh pendukungnya, yang hadir di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta yang menjadi arena debat ketiga Pilpres 2019.
Tak sekadar disambut keriuhan, hadirin pun seperti terhipnotis dan spontan pula beramai-ramai mengeluarkan dompet, mengambil KTP mereka dan menunjukkan atau diacungkan kartu identitas tersebut, ke atas kepala mereka. “Ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan Single Identity Number (Nomor Induk Kependudukan-NIK), semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua.” tuturnya.
Fenomena aksi panggung Sandi yang berinteraksi dengan audiens itu, bagai serangan telak yang langsung menghunjam jantung lawan. Tak pelak, ketiga kartu sakti yang dipampangkan kandidat Wapres RI nomor urut 01 pun serperti terhempas dan menjadi kartu mati. “Rumah Siap Kerja bisa diberikan PKH. kita akan tambah jadi PKH Plus, di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini. Ini menjadikan kartu kami,” ujar Sandi menutup debat cawapres kali ini, sekaligus  mengubur pemaparan salah satu program unggulan pasangan calon presiden 01, yang disimbolikan dengan tiga lembar kartu.
Sebelumnya, cawapres 02 Maruf Amin menyatakan bahwa Kubu pasangan calon (paslon) 02 bertekad, untuk memperbesar manfaat dan maslahat program yang telah ada sekarang ini, karena itu mereka akan mengeluarkan tiga kartu, yaitu Kartu KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja.
“Ini kartu yang akan kami keluarkan. Anak-anakku semua. Saya nyatakan kalian jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk bercita-cita, orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya la tahzan. La takhaf wa la tahzan,” ucapnya.
Kandidat wapres yang biasa disapa Maruf ini menegaskan agar para orang tua dan anaknya jangan takut dan bersedih, karena sekarang negara telah hadir dan negara akan terus hadir membantu mereka. “Itu, untuk apa kartu ini? Untuk yang miskin. Karena itu, kami mengeluarkan Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja. Bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang dan memperoleh tunjangan antara enam sampai satu tahun, sampai mereka memperoleh pekerjaan,” ujarnya.  

 

Jeruk Minum Jeruk
Maruf Amin seperti lupa posisi bahwa dia kini sedang berdiri menjadi pendamping Calon Presiden RI petahana.  Umpan lambung yang ternyata malah menjadi perangkap pasir hisap, tatkala Maaruf Amin melontarkan pertanyaan mengenai instrumen anggaran dan belanja pendidikan di daerah.
“Pak Sandi, lebih dari 60 persen anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah, sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah itu instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa gunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikan?” tutur nya saat mendapat kesempatan bertanya sebagai pernyataan pembuka debat, kepada Sandiaga Uno, di sesi debat langsung kedua.
Setidaknya, ada dua hal yang menjadi blunder bagi Maruf. Pertama, ungkapan sebuah iklan minuman yang sempat populer “Jeruk, Kok Minum Jeruk?” bisa menjadi gambaran aksi Maaruf di panggung debat, saat melontarkan kritik membangun, setidaknya mengungkap ke­tidakberesan yang hingga kini masih menjadi masalah di dunia pen­didikan Indonesia.
“Seringkali menjadi kesulitan pe­merintah pusat untuk memantau, tentang belanja dan output penggunaan dana-dana itu. Apakah efektif, efisien, tepat sasaran? Sehingga, perlu ada instrumen yang perlu kita kembangkan. Sikap ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat. Karena itu,  maka kita perlu menciptakan instrumen yang disepakati yang laporannya yaitu bisa ditransfer ke masing-masing Kementerian dan Lembaga,” kata Maruf menjabarkan.
Padahal, dia sedang mendampingi Jokowi yang menjadi Capres petahana, yang hingga debat tersebut masih sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas ketidakberesan sistem dan mekanisme anggaran pendidikan antara pusat dan daerah. Alih alih melontarkan amunisi berupa pertanyaan dari dunia birokrasi yang belum benar-benar diselami Sandi, penjabaran atau kelanjutan dari pertanyaan tersebut malah jadi blunder bagi Maruf Amin Sendiri.
“Sehingga, bisa dipantau secara pasti maka saya usulkan, dari yang dipakai yaitu NPD (Neraca Pendidikan Daerah) dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yaitu Data Pokok Pendidikan, menurut hemat saya kedua instrumen ini akan bisa kita gunakan untuk memantau yaitu transfer dana pusat ke daerah. Sehingga, dana pendidikan menjadi efektif,” jelasnya.
Menurut Maruf, pemerintah pusat harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu yaitu NPD dan Dapodik Dengan  kedua instrumen ini, sambungnya, diharapkan Pemerintah Pusat dapat untuk memantau output dari dana per daerah. Informasi data nantinya dialirkan ke seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait, dengan pendidikan. Dengan demikian, maka dana transfer ke daerah bisa dipantau output-nya dan dapat dilihat, belanja pendidikannya.
“Yang kami maksudkan adalah instrumen-instrumen, untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah. Dana pendidikan ini, 60 persen lebih dari pusat anggaran. Dari 20 persen anggaran pendidikan, 60 persennya itu ditransfer ke daerah,” tuturnya.
Menanggapi serangan di sisi tata kelola pemerintahan atau birokrasi pusat-daerah ini, Sandiaga Uno pun tetap men­jawabnya dengan santun. “Terima kasih. Pak Kyai, saya berkesempatan untuk berbakti di Pemprov DKI, dimana kami memiliki anggaran yang Alham­dullilah cukup. Kami memiliki program Kartu Jakarta Pintar Plus,” ujarnya.
Sandi menjelaskan program dan fasilitas sosial atau kesra, melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tersebut bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover oleh Pemerintah Provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik, kepada penerima manfaat. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun mengisahkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dari total 400 triliun lebih, yang 60 persen sudah dianggarkan ke daerah, tapi belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas.
“Ya. Memang kita lihat instrumen itu dipakai, tapi yang perlu kita dengar adalah keluhan dari masyarakat. Masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas. Kalau kita hanya melihat instrumen, kita tidak akan mampu menghadirkan satu solusi bagi masyarakat,” tuturnya.
Padahal, instrumen-instrumen ba­nyak yang bisa dipakai pemerintah pusat untuk memantau, baik kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks indeks yang ada, maupun efektifitas anggaran yang disampai­kan. Instrumen-instrumen tersebut, sambungnya, banyak sekali yang bisa dipakai dan Sandi yakin, selama Prabowo-Sandi diberikan kewenangan untuk mengalokasi jumlah, kita pastikan link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan.
“Bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas tapi setelah mereka lulus,  mereka mendapatkan kesempatan kerja. Kami yakin, ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang,” ucap Sandi.
Selain itu, blunder yang kedua, berbeda dengan Sandiaga Uno yang bertanya langsung tanpa perlu persiapan atau persediaan khusus. Sedangkan Maruf, mengambil dan membaca pertanyaan pada secarik kertas.
Kartu truf yang dilayangkan Sandi di arena debat tersebut, ternyata berefek domino. Pasca debat, Survei Kompas menjadi efek kejut selanjutnya. Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019 tersebut me­nyebutkan, jarak elektabilitas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin tipis. Elektabilitas Jokowi-Maruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen.
Adapun, 13,4 persen responden me­nyatakan rahasia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error (MoE) +/- 2,2 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menuliskan, jarak elektabilitas kedua pasangan calon semakin menyempit, 11,8 persen. Pada survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2018, perolehan suara keduanya masih berjarak 19,9 persen dengan keunggulan suara di pihak Jokowi-Maruf. Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 52,6 persen, Prabowo-Sandiaga 32,7 persen, dan 14,7 responden menyatakan rahasia.
Hasil survei menyatakan selisih elektabilitas antara kedua pasangan calon sebesar 11,3 persen. Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen.
“Bayangkan seorang petahana sudah di angka di bawah 50 persen, itu artinya menurut saya sih lampu kuning buat Pak Jokowi dan pertanda baik buat Pak Prabowo,” ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN)Yandri Susanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.
Selain itu, survei Litbang Kompas juga menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin. Sebaliknya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan.
Menurut Yandri, hal tersebut sesuai dengan meningkatnya animo masyarakat terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga dalam berbagai kegiatan di daerah.
“Kalau kita mau jujur animo mas­yarakat ketika Prabowo datang itu selalu, lautan manusia tanpa ada biaya apapun, tanpa dibayar dan konsumsi, tetapi mereka berbondong-bondong hadir untuk mengikuti acara Pak Prabowo maupun Sandi,” kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Apa hubungan dan peranan debat kandidat atau pengaruh debat pilpres dengan elektabilitas dan survei? Sebagai gambaran kita ambil hasil survei secara total sebelum dan sesudah debat kandidat pada pemilu atau pilpres lalu, tahun 2014.
Sebelum debat dilakukan, elektabilitas yang didapat Joko Widodo-Jusuf Kalla saat itu 47,6 persen, sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 36,2 persen. Sedangkan yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab menyentuh angka 16,1 persen. Namun, sesudah debat, survei elektabilitas kedua pasangan itu naik. Elektabilitas Jokowi-JK jadi 51,4 persen dan Prabowo-Hatta 40,9 persen. Ini karena yang tidak tahu/tidak jawab menurun drastis jadi 7,7 persen.
Hal serupa juga berlaku untuk debat calon wakil presiden yang diselenggarakan Minggu, 17 Maret 2019. Tapi dalam debat--yang minim debat--tempo hari itu, diprediksi peringkat elektabilitas Prabowo, yang kini bersanding dengan Sandiaga Uno, dan Jokowi, yang sekarang didampingi Maruf Amin, tak akan berubah drastis.
Berbeda dengan Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Dia berpandangan, sejauh ini beberapa survei menunjukkan Jokowi-Maruf rata-rata meraih suara di atas 50 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga di angka 30 persen lebih. Dengan perolehan yang relatif jomplang itu, kemenangan Jokowi-Maruf hampir bisa dipastikan.

Terhebat dan Universal
Terlepas dari kebenaran pengaruh dan prediksi survei terhadap kemenangan atau kekalahan salah satu pasangan calon presiden di Pilpres RI 2019. Fenomena KTP yang menjadi kartu mati tidak hanya bagi tiga kartu yang dijagokan dalam panggung debat, tapi juga kartu-kartu lainnya. Bahkan, tak hanya di Indonesia, KTP di negara lain pun sama, jadi kartu terhebat.
Kehebatan KTP, yang barangkali kita tak disadari bisa diilustrasikan melalui sebuah film berjudul Baran, karya sutradara Iran kesohor yang mahsyur dengan karya-karya humanisnya. Film besutan Majid Majidi ini menjadi film terbaik di Montreal Film Festival (Kanada) 2001. Dalam bahasa Parsi, Baran berarti Hujan. Berkisah mengenai perjuangan cinta seorang pemuda Iran dengan seorang imigran, pengungsi dari Afghanistan.
Film yang biasa diputar di saat lebaran ini berlatar belakang pada masa perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada 1990. Adalah Latif seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh bangunan yang dimandori seorang Kurdi bernama Memar.
Memar mempekerjakan buruh ca­butan yang berasal dari penampungan warga pengungsian Afghanistan. Pada proyek sebuah bangunan, Memar mempekerjakan para pencari suaka itu dengan harga yang murah.
Pada suatu ketika sebuah insiden terjadi. Najaf salah seorang pengungsi mengalami kecelakaan saat bekerja. Agar keberadaan pekerja imigran gelap tidak terendus, Memar kemudian meliburkan pekerjaan pasca kecelakaan yang dialami Najaf.
Setelah aman, beberapa waktu kemudian, Memar kembali membuka pekerjaan, seorang pekerja baru datang kepadanya. Didampingi kepala rombongan para imigran, bernama Soltan, Memar menerima pekerja pengganti Najaf itu yang ternyata merupakan anak dari Najaf.
Anak itu bernama Rahmad, yang bila ditafsirkan lebih dalam berarti hujan. Majid Majidi membangun konflik sosial saat membangun percintaan antara Latif, pekerja termuda di proyek itu dengan Rahmad pengganti Najaf yang belakangan setelah terbongkar, diketahui bahwa Rahmad adalah seorang perempuan.
Mulai dari ketidaksukaan Latif dengan kehadiran Rahmad, hingga Latif harus kehilangan pekerjaannya sebagai utusan Memar yang berbelanja ransum di kota, Rahmad yang lemah, akhirnya mengambil semua hak ekslusif Latif. Tatkala akhirnya Latif mengenali identitas asli Rahmad, lelaki itu pun berubah drastis. Antara rasa bersalah, simpati hingga rasa ingin melindungi muncul silih berganti.
Puncaknya dari itu semua adalah, ketika perang Afghanistan selesai, dan keluarga Najaf memutuskan untuk pulang. Latif yang ingin membantu Najaf dan Rahmad kemudian menyumbangkan satu hal yang paling berharga yang dimilikinya. Setelah semua gaji yang niatnya untuk membantu Najaf dibawa lari Soltan, Latif hanya punya KTP. Surat ekslusif yang bisa dibanderol dengan harga mahal di pasar gelap itu, pun akhirnya dilepasnya hanya untuk menolong orang yang akan pulang dan meninggalkan negerinya, Iran.
Dengan niat ingin melindungi, Latif menjual KTP-nya di pasar gelap dan menyerahkan semua hasil penjualannya kepada keluarga Najaf dan putrinya Rahmad. Dan film ditutup. Penonton silakan memikirkan nasib Latif kemudian. Ingat, tanpa KTP, Latif sama nilainya dengan imigran gelap. Barangkali pula, seperti namanya, Latif yang berarti halus, pemuda yang berperasaan halus itu pun tentu saja menjadi mahluk halus karena kehilangan hak warganya.
Pada debat Calon Presiden yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2019, Sandiaga Uno menegur bangsa ini tentang hakekat negara, warga negara lewat sesuatu yang dikeluarkannya dari dompet di sakunya.
Pesan nyata lewat sandi yang disampaikan Sandiaga saat memberikan closing statement-nya, bahwa, Indonesia adalah sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang berikrar untuk setia menjadi warga negara.
Dan karena keinginan untuk tetap berada dalam bingkai negara kesatuan, maka sudah sewajarnya bahwa negara sebagai pemilik regulasi memberikan jaminan, bahkan melampaui tujuh jenis kartu yang sudah disiapkan paslon 01.
Jaminan-jaminan kewarganegaraan tentang apapun itu sudah wayahe menjadi tanggungjawab pemangku kebijakan yang diberikan rakyat amanat untuk mengurus negeri.
Sandi dari Sandiaga Uno itu, agaknya selama ini tersingkir dari ingatan kolektif, sehingga lagi tak menyadari bahwa KTP adalah kartu sakti, dalam konteks kenegaraan. Pengakuan hak-hak se­orang warga. Yang seharusnya dengan bermodalkan itu, kesejahteraannya, ke­sehatannya, pendidikannya, hak-hak bersuara dan berpolitiknya di­akui, oleh mereka yang mengeluarkan KTP.
Sandi tak perlu mengeluarkan banyak kartu, untuk mengingatkan segala jenis janji serta rancangan program untuk membujuk rayu dan meyakinkan banyak orang bahwa Indonesia ini adalah sebuah negeri, dimana segala rakyatnya diberikan jaminan sesuai dengan amanat preambule UUD 1945, sebagai cita-cita bersama kemerdekaan.
Selain itu, semua kartu program yang di­janjikan oleh Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Petahana me­merlukan KTP sebagai pengantar kepengurusannya,
KTP yang kini berada di saku pembaca memiliki makna yang luar biasa, berkali-kali hebat dan nyata-nyata dahsyat. Saking dahsyatnya, karena program E-KTP, mantan Ketua DPR RI yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dihantarkan kebalik jeruji besi. Herawatmo

    Bagikan

Artikel Sebelumnya
Artikel Berikutnya

Komentar