Berita

Suasana sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan, di PN Depok, Kamis, 8 April/RMOL

Hukum

Kicauan Syahganda Tidak Terbukti Buat Keonaran, Penasihat Hukum Dalam Pledoi: Syahganda Harus Dinyatakan Bebas

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kicauan Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, dalam akun Twitternya yang terkait aksi unjuk rasa menolak RUU omnibus law Cipta Kerja tidak dapat dibuktikan membuat keonaran.

Begitulah penasihat hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri, membacakan pledoi atau nota pembelaan di dalam sidang ke-18 yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis (8/4).

Alkatiri saat membacakan pledoi mengatakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan Syahganda menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran telah terbantahkan dengan sendirinya oleh keterangan saksi lapangan.

Di mana, salah seorang saksi yang dihadirkan ialah bernama Andika Fahreza, yang merupakan tahanan Polda Metro Jaya karena mengikuti demo ricuh menolak RUU omnibus law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

Alkatiri mengungkap, Andika dalam sidang lanjutan yang berlangsung pada 17 Februari 2021 yang lalu mengaku ikut demonstrasi karena terhasut tulisan omnibus law sampah di Instagram.

"Bahwa saksi juga tidak mengetahui ada postingan di Twitter dengan hastag omnibus law sampah pada hari itu, 8 Oktober 2020," ucap Alkatiri.

Justru, Alkatiri mengutip keterangan Andika yang menjelaskan aksi ricuh menolak RUU omnibus law Cipta Kerja disebabkan oleh kelompok organisasi preman bernama ANARKO, sebagaimana yang diterangkan oleh pihak Badan Intelejen Negara (BIN).

"Saksi sepakat dengan keterangan pihak BIN, Wawan Purwanto pada acara di Trans 7 yang menerangkan bahwa yang melakukan chaos atau kerusuhan hingga melakukan pembakaran fasilitas negara bukanlah buruh maupun mahasiswa, akan tetapi kelompok organisasi preman yang bernama ANARKO," papar Alkatiri.

Dari keterangan saksi di atas, penasihat hukum menilai tuntutan Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 yang terkait penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran oleh JPU tidak berdasar.

Ditambah lagi, jika melihat rentang kejadian aksi ricuh dengan kicauan Syahganda di dalam akun Twitternya yang diposting setelah kejadian chaos di Jakarta.

Di mana, kicauan Syahganda yang berbunyi "Apa ini benar ya ada aksi? Saya ingin ikut aksi Selasa 13 Oktober (2020), meski pakai masker dan bawa face shield. Maklum sudah senior, sensitif terhadap Covid", itu disampaikan dua hari setelah aksi ricuh.

"Kami meminta kepada hakim untuk menyatakan terdakwa Syahganda terbebas dari hukuman, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan terdakwa Syahganda Nainggolan dari rumah tahanan setelah keputusan dibacakan," ucap Alkatiri.

"Serta, memulihkan hak dan nama baik terdakwa Syahganda Nainggolan dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat," tandasnya.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

UPDATE

Jadi Pengikut Setia Gus Dur Itu Berat, Tidak Boleh Korupsi dan Bohong

Minggu, 17 Oktober 2021 | 07:26

UNICEF: Taliban Segera Umumkan Aturan Anak Perempuan Kembali ke Sekolah

Minggu, 17 Oktober 2021 | 07:19

Hasan Basri Ingin Fungsi DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Dioptimalisasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:58

Israel Punya Pangkalan Militer Rahasia Khusus untuk Pantau Gerak-gerik Iran

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:53

Pimpinan MPR: Usulan Tokoh Sekuler Turki Jadi Nama Jalan di Jakarta Harus Dikaji Ulang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:43

Cetak Rekor, Rusia Catat Lebih dari 1.000 Kematian Covid-19 dalam Sehari

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:37

Bukan Sekadar Tempat Ngopi, Ternyata Starbucks Jadi Titik Pertemuan Para Agen Mata-mata

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:13

Lokot Nasution: Musda Partai Demokrat Sumut Harus Jadi Ajang Rekonsiliasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 05:56

Andai-andai Gus Miftah Jika Jadi Ketua PBNU: Ke Depan NU akan Besar

Minggu, 17 Oktober 2021 | 05:44

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah di Tiga Provinsi Besar Jawa Berpotensi Hujan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 05:20

Selengkapnya