Berita

ILustrasi mudik/Net

Politik

Samuel F. Silaen: Kebijakan Larangan Mudik Jauh Dari Kepentingan Rakyat Kecil

SABTU, 24 APRIL 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dinilai menjadi sebab lambannya pemulihan ekonomi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen menduga, kebijakan yang tidak konsisten itu karena nampak tergantung  pada bisikan orang tertentu.

Silaen menduga pihak yang membisikan kepada pemerintah itu adalah elite bisnis.


"Sebab beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan pesanan politik yang terkait bisnis di bidang alkes. Ini sangat memukul roda ekonomi rakyat yang seolah pasrah saja melihat tingkah laku petinggi negeri ini," ujar Samuel F. Silaen, Sabtu (24/4).

Menurut Silaen, yang menjadi penyebab adalag kepentingan kelompok tertentu tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia.

Ia kemudian mencontohkan kebijakan terbaru soal pelarangan mudik lebaran

Dalam pandangan Silaen kebijakan larangan mudik memukul sektor transportasi dan perputaran roda ekonomi rakyat stagnan.

"Kalau kebijakan pemerintah terkesan parsial saja yang hanya memikirkan kepentingan para 'penggede' alias golongan atas. Terkait Covid-19 memang tidak bisa dianggap remeh, itu betul tapi jangan salah bahwa keadaan rakyat Indonesia hampir memiliki imun yang cukup dalam menangkis serangan virus Corona itu," pungkas Silaen.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya