Berita

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Politisi PAN Desak Prabowo Dan Panglima TNI Mundur

SENIN, 26 APRIL 2021 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala-402 yang menewaskan 53 awak menjadi momentum bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mundur.

Disampaikan anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan, kedua sosok tersebut sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI.

"Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak, dua orang ini paling bertanggung jawab. Mundur saja kalau tidak mampu mengurusnya. Belajar malu dong seperti orang Jepang," kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/4).


Yohan menjelaskan, KRI-Nanggala 402 merupakan kapal tua buatan Jerman thun 1977 dan dikirim ke Indonesia tahun 1981. Dengan kata lain, usia Nanggala-402 sudah berusia 44 tahun.

“Usia 44 tahun untuk ukuran manusia ya performa sudah turun dong. Meski diawetkan berkali-kali, sudah di-docking ulang kali, namanya barang tua ya tetap saja tidak awas,” tegas Yohan.

Fakta alutsista Tanah Air yang banyak berusia tua ini juga tak sejalan dengan semangat sebagai poros maritim dunia yang digaungkan pemerintah. Jika cita-cita tersebut benar-benar ingin diwujudkan, kata dia, harus didukung dengan alutsista mumpuni dan berusia remaja.
 
Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Menhan Prabowo yang belakangan justru fokusnya bergeser. Alih-alih memperkuat alutsista pertahanan negara, Ketua Umum Partai Gerindra itu justru sibuk mengurusi lumbung pangan.

"Mestinya urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional, malah urus food estate. Inikan tidak makesense. Prabowo juga lebih sibuk rekrut 100 body guard untuk keamanan dirinya yang tak ada korelasi dengan tupoksinya," kritiknya.

Pun demikian dengan Panglima TNI Marsekal Hadi. Ia menilai, selama ini Panglima lebih sibuk mengurusi organisasi masyarakat (Ormas) dibanding fokus ke profesional kemiliteran.

"Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Tinjau Pembangunan Jembatan

Senin, 08 Desember 2025 | 03:59

BP Taskin Siap jadi Garda Depan Pengentasan Kemiskinan Pascabencana Sumatera

Senin, 08 Desember 2025 | 03:43

Ferry Irwandi Disentil Jangan Jadikan Bencana Ladang Sensasi dan Fitnah

Senin, 08 Desember 2025 | 03:23

Rencana Makam Pejabat Nakal dan OTW Banjir Hiasi Google Maps Gunung Slamet

Senin, 08 Desember 2025 | 02:57

Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 | 02:33

Bahaya Monasit di Skandal Timah Dibongkar, Nyali Kejagung Diuji

Senin, 08 Desember 2025 | 02:21

Narasi Ferry Irwandi Soal Bencana Sumatera Timbulkan Kepanikan Baru

Senin, 08 Desember 2025 | 02:12

BGN Ingatkan Kepala SPPG Jangan Ongkang Kaki Usai Peroleh Insentif

Senin, 08 Desember 2025 | 01:59

Prabowo Siap Cabut HGU Demi Huntara Warga Terdampak Bencana

Senin, 08 Desember 2025 | 01:42

KRI Bontang-907 Bawa 2 Ribu KL BBM Menuju Sibolga

Senin, 08 Desember 2025 | 01:30

Selengkapnya