Ini Tiga Dasar Mengapa PDI Perjuangan Mustahil Capreskan Prabowo Subianto

Rabu, 26 September 2012, 13:54 WIB | Laporan:

prabowo subianto/ist

. Agenda pencapresan Letjen (Purn) Prabowo Subianto merupakan urusuan Partai Gerindra, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Begitu pula, upaya meningkatkan elektabilitas Prabowo agar bisa maju dalam Pilpres 2014 sesuai persyaratan pencapresan yang diatur UU tidak terkait dengan PDI Perjuangan.

"Mustahil PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra mencalonkan Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014 nanti," tegas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 26/9).

Menurut Masinton, ada beberapa fakta mengapa PDI Perjuangan tidak akan mendukung Prabowo sebagai capres. Pertama, dari hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra jauh di bawah PDI Perjuangan. Dan selama ini, kelaziman dalam politik Indonesia, capres yang diusung oleh koalisi partai politik selalu berasal dari kader partai yang paling besar perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif.

Kedua, lanjut Masinton, Letjen (Purn) Prabowo Subianto adalah bagian dari masa lalu, dan bukan figur pemimpin alternatif masa depan. Popularitas yang dibangun oleh Prabowo pun hanya pencitraan semu melalui iklan-iklan di media massa, dan bukan berbasis program konkret yang dapat dirasakan rakyat.

"Terbukti organisasi yang dipimpinnya seperti HKTI (tani) dan Asosiasi pedagang pasar tidak menampakkan keberpihakannya terhadap petani maupun pedagang kecil di pasar dan lain-lain. Bahkan organisasi HKTI memiliki dualisme kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan Prabowo," tegas Masionton.

Ketiga, lanjut Masinton, rekam jejak Letjen (Purn) Prabowo sebagai perwira tinggi yang dimintai publik pertanggung jawabannya atas pelanggaran HAM seperti penculikan aktivis pro demokrasi dan tragedi kerusuhan Mei 1998.

"Demokrasi membuka ruang untuk siapapun berkontestasi. Namun kita yang memiliki komitmen demokrasi juga berhak menutup ruang untuk orang-orang dari bagian masa lalu yang anti demokrasi," demikian Masinton. [ysa]
Editor:
Tag:

Kolom Komentar


loading