Pidato Semalam Menegaskan Bahwa SBY Melakukan Pembiaran

Demikian disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, petang ini (Selasa, 9/10).

"Keputusan SBY yang meminta agar kasus simulator sepenuhnya ditangani KPK membuktikan hal itu. Kalau pandangan SBY sejak awal seperti ini, mestinya hal itu telah dikomunikasi jauh sebelumnya kepada kepolisian agar tidak menyentuh kasus Korlantas Polri dan membiarkan KPK bekerja," tegasnya.

Bukankah sebelumnya sudah digelar pertemuan antara pimpinan KPK, Kepolisian dan Presiden SBY. Lalu, mengapa tak ditegaskan presiden saat itu?

"Selain itu, pernyataan SBY bahwa kasus simulator sepenuhnya wewenang KPK tapi membatasi KPK untuk masuk ke kasus-kasus pengadaan lain di lingkungan kepolisian adalah kekeliruan. Itu artinya, KPK tak dapat masuk pada pengadaan-pengadaan besar di Polri, seperti plat nomor kenderaan bermotor yang nilainya hampir Rp 1 triliun," sambungnya lagi.

Masih kata Ray, pidato SBY tak memberi harapan akan adanya upaya sunguh-sungguh dan serius untuk melakukan perubahan dan reformasi besar-besaran di lingkungan kepolisian.

"Presiden merasa bahwa persoalan KPK versus Polisi semata-mata hanya soal tafsir kewenangan. Ini  kekeliruan, pasalnya penyakit polisi kita lebih parah dari itu. Sejatinya perseturuan itu harus membuat SBY sadar bahwa ada institusi dibawah kewenangannya belum sepenuhnya berjalan dngan cita-cita reformasi, termasuk di dalamnya adalah kejaksaan," tambahnya.

"Bila kita memuji pidato SBY, itu hanya pada poin ketegasannya untuk menyatakan menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Itulah poin yang layak kita apresiasi. Di luar itu, kesepakatan-kesepakatan itu seperti pisau bermata dua dan sekaligus tidak masuk pada pokok soal polisi; reformasi total di lingkungan kepolisian," demikian Ray. [arp]