Karena itu, Ketua DPP Golkar bidang Informasi dan Penggalangan Opini, Fuad Hasan Masyhur, merasa heran dengan ungkapan Akbar yang menggunakan istilah "Rapimnas Diperluas" dengan melibatkan DPD tingkat kabupaten/kota. Akbar usul agar "Rapimnas Diperluas" tahun ini juga membahas evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie.
"Pak Akbar sebagai orang yang memahami organisasi, harusnya memberi contoh agar kami mengikuti aturan. Bukan mengajari kader untuk melanggar aturan. Rapimnas Diperluas itu dasarnya apa. Apakah Akbar kebelet mau jadi capres atau bagaimana," kata Fuad kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/9).
Fuad pun menantang Akbar untuk menyebutkan DPD tingkat kabupaten/kota yang mana yang mengusulkan agar ada evaluasi pencapresan ARB, begitu Aburizal disapa. Sebab faktanya, DPD selalu menyambut setiap kali ARB melakukan
roadshow. Bahkan tidak ada suara dari DPD yang mau mengevaluasi pencapresan ARB sebagaimana klaim Akbar.
"DPD II mana yang usul ikut Rapimnas? Kalaupun ada, itu melanggar aturan. Karena itu Akbar jangan beri contoh untuk langgar aturan," demikian Fuad.
[ysa]
BERITA TERKAIT: