Menurutnya, kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi itu bertolak belakang dengan sikap PDIP selama masa pemerintahan SBY lalu. Saat itu PDIP selalu gigih menolak setiap ada rencana kenaikan BBM, kenaikan listrik, dan kenaikan gas elpiji. Makanya, di Pemilu 2014 PDIP menjadi pemenang pemilu.
Nah, kenaikan BBM juga listrik dan elpiji di masa pemerintahan Jokowi ini jelas merugikan PDIP. Banyak publik marah dan menyalahkan PDIP atas kenaikan ini.
"Mana untungnya buat PDIP. Malah PDIP yang dirugikan," ucapnya, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, (Minggu malam, 30/3).
Dia juga menilai, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi melanggar UUD dan UU Migas. Dalam UUD dan UU Migas disebutkan dengan jelas bahwa harga BBM tidak boleh diserahkan ke pasar. Harga BBM untuk masyarakat harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Effendi menjelaskan, pelanggaran ini bisa dipermasalahkan DPR. "Ini cocok dibuatkan hak angket sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan ditujukan ke menteri tapi tujukan langsung ke Presiden. Saya siap untuk menjadi ketua tim angketnya,†tegas Effendi.
Namun, Effendi tidak menyalahkan Jokowi sendiri. Dia menilai, pemberlakuan harga pasar untuk BBM lantaran orang-orang di sekeliling Jokowi di Istana juga memiliki paham neolib. Orang-orang yang dia masuk antara lain Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan juga Seskab.
"Sejak awal saya prihatin, kok harga BBM dilepas ke pasar. Tapi, mau gimana lagi, orang-orang di sekeliling Jokowi neolib semua yang memang maunya semua harga diliberalkan," tandasnya.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak semua orang PDIP setuju dan manut-manut saja dengan kenaikan harga BBM. Effendi Simbolon adalah salah satu kader Banteng yang getol menolak kenaikan BBM. Bahkan, kali ini dia bersedia menjadi ketua tim angket DPR untuk mempermasalahkan kenaikan BBM kali ini. 
BERITA TERKAIT: