Satgas, Penghambat Reformasi Institusi Penegak Hukum

Senin, 02 Agustus 2010, 17:33 WIB | Laporan:

Hendardi

Jakarta, RMOL. Kehadiran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sejak awal bertujuan hanya  untuk memperbaiki citra Pemerintahan SBY dalam bidang penegakan hukum.

Hanya saja, langkah ini justru keliru. Karena SBY justru tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dua institusi ini merupakan ranah di mana SBY memiliki kewenangan untuk memacu kinerja aparatnya.

Satgas awalnya telah menumbuhkan harapan dari masyarakat. Tapi dengan kinerja yang tidak jelas, tanpa visi dan kewenangan tegas, kinerja Satgas hanyalah gebrakan sesaat untuk mendongkrak popularitas semu.

Gaya kerja Satgas yang melakukan “intervensi”, overacting dan overconfidence dan tidak tuntas justru dapat semakin menjauhkan cita-cita reformasi institusi Polri dan Kejaksaan Agung dan institusi penegak hukum lainnya.

“Orientasi Satgas bukanlah memperkuat reformasi institusi Polri dan Kejaksaan, tapi intervensi yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan diri institusi-institusi hukum itu,”  Ketua Setara, Hendardi, Senin (2/8).

Hendardi juga menjelaskan, kisruh internal di tubuh Satgas merupakan awal demoralisasi institusi Polri.

"Jika kondisi ini dibiarkan, justru Polri akan semakin resisten terhadap berbagai gagasan pembaruan institusional Polri dan institusi hukum lainnya”. [arp]
Editor:

Kolom Komentar


loading