Hasil sidak tersebut ditemukan beberapa kejanggalan di antaranya terkait barang yang dijual, tenaga kerja dan sistem perpajakan yang tidak masuk ke PAD Bali dari toko-toko tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha mendukung penuh langkah Pemprov Bali untuk menertibkan toko-toko Tiongkok tersebut.
"Karena yang namanya pariwisata harus menambah pendapatan negara dan daerah, jadi bukan hanya dikunjungi saja. Kami mendukung betul langkah-langkah Gubernur Bali," ujar Satya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/11).
Menurut dia jika pengusaha-pengusaha Tiongkok yang tidak taat terhadap peraturan pajak sangat bisa diusir oleh Pemprov lewat kewenangan dalam otonomi daerah.
"Jika dalam sistem pajak tidak ditaati dan tidak bisa mendukung pembangunan daerah sudah seharusnya ditindak tegas," imbuhnya.
Soal toko Tiongkok yang juga seluruhnya menggunakan tenaga kerja asal Tiongkok, politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan bahaya tersebut.
"Jadi jangan sampai kasus Morowali terulang. Kita harus bisa mengantisipasi," tandas Satya Yudha.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: