Memahami Ongkos Politik Pesta Demokrasi

Pembiayaan kegiatan politik, khususnya terkait dengan proses pemilihan terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktifitas kampanye politik domestik. Jelas bahwa kunjungan seorang kandidat kesuatu lokasi basis pemilihan membutuhkan biaya, tetapi disitulah letak esensi keterwakilan yang representative, bukan hanya persoalan yang tampak terbaca dari angka-angka statistik, tetapi wujud dari aspirasi langsung melalui interaksi fisik.

Pertanyaannya, mengapa kemudian politik kita bisa dikategorikan sebagai "high cost politics"? Tentu saja terkait dengan model kampanye yang dilakukan. Apa maknanya? Konsepsi gagasan dan interaksi fisik secara langsung, tampak menjadi prioritas sekunder dibandingkan dengan penempatan alat peraga kampanye, semisal spanduk, poster dan baliho. Dalam kaidah estetik, alat peraga sedemikian, justru mendapatkan pengistilahan negative, sebagai "sampah visual" yang memenuhi ruang publik.

Lantas, dimana letak muara permasalahan ongkos politik ini? Kita dapat telusur kebiasaan ini dari bentuk uang pamrih kepada calon pemilih, yang sering disebut sebagai "politik uang" untuk membeli kepastian dukungan. Meski hal tersebut telah menjadi sebuah kondisi yang nampak "tertinggal" di era sosial media, tetapi praktik ini tetap dilangsungkan oleh kandidat untuk mendapatkan komitmen suara secara riil. Mengapa begitu? Faktornya terletak diperangkat berpikir para kandidat itu sendiri.

Rasionalisasinya dapat dipahami, dalam logika (a) politik uang adalah hal yang nampak lazim, karena telah berlangsung lama, (b) bila prinsip politik uang dihilangkan dalam konteks kampanye, maka seolah tidak ada jaminan untuk mendapatkan suara dukungan, dan akhirnya (c) jika kandidat tidak menjalankan hal tersebut, maka ada kandidat lain yang akan melakukannya, dan situasi ini dinilai sebagai indikasi kekalahan. Kita lalu terjebak dalam rantai tidak berkesudahan, politik transaksional.

Politik Berlogika Ekonomi

Biaya kampanye yang semakin membengkak, juga diakibatkan dari keinginan alias syahwat, untuk mempergunakan berbagai kanal media dalam mempromosikan figure individual. Maka kemudian, ongkos politik pun bertambah. Terlebih, kita juga terjatuh pada upaya mengerek popularitas secara instan, dimana fase kaderisasi partai tidak lagi menjadi standar dalam kerangka memajukan seorang calon, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuan untuk mempersiapkan logistik kampanye.

Politik instan menghasilkan ketidakmatangan. Terdapat andil kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Hal yang kemudian muncul adalah fenomena “candidate base oriented” alih-alih pembentukan identitas ideologis yang melekat pada garis partai politik. Dengan menguatnya politik berbasis kandidat, maka partai politik ditempatkan hanya sebagai wadah formal, yang bisa berganti bila kemudian dirasakan tidak mampu memnuhi ambisi politik individu.

Logika ini menjelaskan mengapa seorang kandidat, dengan sangat mudah melakukan perpindahan gerbong partai, atau dikenal sebagai "kutu loncat", merupakan pertanda mekanisme demokrasi diinternal partai tidak berjalan untuk menyelesaikan persoalan tujuan politik individu dan organisasi. Maka kalkulasi ekonomi yang dipergunakan dalam panggung politik, menjadi racun yang mematikan kehidupan demokrasi. Terlebih ketika ongkos politik yang tinggi, mengharuskan upaya pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.

Situasi tersebut mampu menjawab masalah kondisi wajah politik jelang momentum perhelatan pemilihan, yang diwarnai dengan semakin sering terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK. Tidak hanya bagi kandidat yang berlatar pengusaha, juga bagi calon yang diusung oleh kekuatan pengusaha hasilnya pun serupa. Lantas, ketika terpilih nantinya, maka terjadi upaya "balas jasa" dengan pemberian konsesi sebagai kompensasi atas kekuasaan yang dimiliki.

Jadi apakah kandidat yang kemudian disokong oleh kapasitas dana kampanye besar dapat dipercayai memenangkan kontestasi? Tidak ada jawaban pasti akan hal ini, karena basis pemilih terbagi menjadi berbagai lapis, setidaknya (a) massa tradisional yang ideologis sehingga telah memiliki pihan pasti, (b) basis rasional yang masih belum menentukan pilihan, dan (c) segmen apatis yang tidak peduli dengan isu politik. Kemampuan mengolah dana kampanye menjadi bahan material untuk dapat mempengaruhi aspek kognisi -pengetahuan publik, afeksi -psikologi massa, hingga pada akhirnya mengubah konasi -tindakan memilih, jelas merupakan bagian dari strategi yang harus dipersiapkan.

Tetapi kita harus paham, bila publik memiliki kecerdasan politik yang tidak dapat dianggap remeh, terlebih karena akses informasi diera internet menghadirkan kemudahan untuk melakukan pencarian informasi sesuai ketertarikan publik itu sendiri. Jelas sudah, kini saatnya publik untuk memastikan hal-hal penting dalam mencermati aktor politik, yakni: (a) ethos -kredibilitas, (b) pathos -kemampuan pengelolaan emosi psikologis, dan (c) logos -berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ingat ini bukan lagi saatnya "membeli kucing dalam karung"![***]

Yudhi Hertanto
Saat ini sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid.