Eni Gelontorkan Rp 8,63 M Untuk Pilkada Temanggung

Minta Bantuan Staf Misbakhun Tukar Uang

Kamis, 07 Februari 2019, 09:50 WIB

Eni Maulani Saragih/Net

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Politisi Partai Golkar itu juga dituntut bayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 10,35 miliar ditambah 40 ribu dolar Singapura.

Tak hanya itu, jaksa meminta hak politik Eni dicabut 5 tahun usai menjalani hukuman penjara. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku­kan korupsi dalam dakwaan pertama dan kedua," kata Jaksa Lie Putra Setiawan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Dalam dakwaan pertama, istri Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq itu dinilai terbukti menerima suap Rp 4,75 miliardari Johanes Budisutrisno Kotjo. Eni membantu pemegang saham Blackgold Natural Resources itu mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1.

Sementara dalam dakwaan kedua, Eni dinilai terbukti men­erima gratifikasi senilai Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Yakni dari Prihadi Santoso selaku direktur PT Smelting Rp 250 juta, Herwin Tanuwidjaja selaku direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Rp 100 juta dan 40 ribu dolar Singapura, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Rp 5 miliar dan Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas Rp 250 juta.

Uang Rp2 miliar yang diper­oleh Eni digunakan membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017. "Untuk kepentingan pra-Munaslub, Munaslub dan Steering Committee Munaslub Partai Golkar, yang mana sudah dikem­balikan kepada penyidik KPK sejumlah Rp 713 juta. Uang itu sudah selayaknya dirampas un­tuk negara," sebut Jaksa Lie.

Sisanya dipakai untuk mem­biayai suaminya, MAl Khadziq yang mengikuti pemilihan bu­pati Temanggung. Jumlahnya mencapai Rp 8,63 miliar.

"Uang tersebut telah diguna­kan terdakwa untuk kepentin­gan kampanye suami terdakwa menjadi calon bupati Kabupaten Temanggung sehingga dapat di­simpulkan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk melapor­kan gratifikasi tersebut kepada KPK," ujar Jaksa Lie.

Dalam surat tuntutannya, jaksamemaparkan kesaksian Tahta Maharaya, keponakan sekaligus tenaga ahli Eni di DPR. Tahta mengaku diperintah Eni untuk menukar uang pecahan kecil untuk keperluan pilkada.

Pada 6 Juni 2018, menukarkan Rp 200 juta menjadi pecahan Rp20 ribu sebanyak 10 ribu lembar. Esoknya, Eni kembali hendak menukar Rp 1,75 miliar ke dalam pecahan Rp 20 ribu.

Tak mudah menukar uang mil­iaran. Eni pun meminta tolong Ardi, staf anggota DPR Fraksi Partai Golkar Misbakhun. Eni menyuruh Tahta menemui Ardi di ruang kerja Misbakhun.

Ardi membantu memberikan nomor Dadang, pegawai Bank Mandiri di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tahta pun mengontak Dadang. Esoknya, 8 Juni 2018, Tahta datang ke Plaza Mandiri. Ia membawa koper berisi Rp 1,75 miliar. Uang itu ditukar menjadi pecahan Rp 20 ribu sebanyak 87.500 lembar.

Dua pekan kemudian, Tahta menerima uang Rp 5,6 miliar dari Eni. Ia disuruh menukarkan­nya. Tahta menukarkan di Plaza Mandiri Rp 3,1 miliar. Menjadi pecahan Rp 20 ribu sebanyak 100 ribu lembar. Pecahan Rp 5 ribu sebanyak 120 ribu lembar dan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 10 ribu lembar.

Tahta menyerahkan tugas menukarkan uang Rp 1,5 miliar kepada Dinda. Uang ditukar di Bank BNI. Menjadi pecahan Rp 20 ribu sebanyak 75 ribu lembar.

Mengutip kesaksian Tahta, jaksa menyebutkan yang dibawa ke Temanggung Rp 7,63 miliar dan 1 tas olahraga dari Samin Tan yang berisi uang Rp 1 miliar. "Uang tersebut semuanya saya masukan ke kamar MAl Khadziq," kata jaksa mengutip kesaksian Tahta.

Permohonan JC Ditolak


Pada sidang pembacaan tuntu­tan ini, jaksa membahas menge­nai permohonan Eni menjadi jus­tice collaborator (JC). "Terdakwa cukup kooperatif mengakui per­buatannya di dalampersidangan sehingga membantu penuntut umum dalam membuktikan perkara ini," sebut jaksa.

Namun jaksa menganggap Eni merupakan pelaku utama dalam perkara ini. "Maka permohonan justice collaborator yang diaju­kan oleh terdakwa tidak dapat dikabulkan," putus jaksa.

Eni kaget dengan beratnya tuntutan hukuman dari jaksa. Juga mengenai ditolaknya per­mohonan JC. Ia merasa sudah kooperatif selama penyidikan dan persidangan serta mengem­balikan uang Rp 4,05 miliar.

Eni menyatakan akan menga­jukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya. "Saya akan meminta keadilan nanti pada hakim pada pledoi saya," ujarnya. ***
Editor:

Kolom Komentar


Video

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

Kamis, 11 Juli 2019
Video

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Jumat, 12 Juli 2019
Video

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Senin, 15 Juli 2019