Aneh, Bolos Rapat Kok Di Awal Periode...

Evaluasi Masa Sidang Keempat DPR

Selasa, 03 Agustus 2010, 05:21 WIB

Jakarta, RMOL. Tak salah jika rakyat menuding miring kinerja dewan di Senayan. Sudah seharusnya, wakil rakyat   berlapang dada menerima kritik membangun ini.

Simak saja fakta-fakta di bawah ini. Di masa sidang keempat tahun pertama (12-30 Juli) yang seharusnya menjadi pembuktian kinerja, belum ada perubahan signifikan dari kinerja anggota DPR.

Se­baliknya, DPR semakin mem­per­buruk citranya dengan sejumlah ma­salah. Kedisiplinan yang ma­sih morat-marit, plesiran ke luar negeri, tercecernya target le­gis­lasi serta belum terpe­nu­hinya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) me­rupakan berbagai catatan buruk para penghuni Senayan.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat, jelang setahun pasca pelantikan, DPR mas­ih saja disibukkan dengan LHKPN. 24 persen anggota DPR belum menyetorkan LHKPN. Padahal, aturannya, batas akhir penyerahan LHKPN adalah dua bulan setelah pelantikan.

Ini memprihatinkan. Sebagai konstituen, tentu kita memper­tanya­kan komitmen 128 anggota ini terhadap pemberantasan korupsi. LHKPN merupakan salah satu jaminan pelaksanaan man­dat dari konstituen. Sebalik­nya, tidak menyerahkan LHKPN dapat dijadikan salah satu indika­tor pengkhianatan terhadap pemilih.

Jabatan sebagai anggota DPR memang bergaji besar. Tapi, itu dimaksudkan untuk mem­per­mudah pelaksanaan tugas. De­ngan LHKPN dapat diukur apa­kah terdapat penyalahgunaan jaba­tan untuk kepentingan priba­di dengan cara membandingkan LHKPN dengan fakta sebenarnya

Lalu, plesiran anggota DPR ke luar negeri dengan dalih studi banding juga masih menyisakkan kegelisahan di masyarakat. Awal Juli lalu, BURT DPR melakukan studi banding ke Prancis, Jerman dan Maroko. Hasilnya, DPR   membuat Program Rumah Aspi­rasi per daerah pemilihan pada 2011. Untuk anggaran blue print prog­ram ini, DPR mengang­gar­kan Rp 2,9 miliar.

Padahal, DPR memiliki lem­baga penelitian pendukung yaitu Pusat Pengkajian, Pengo­la­han Data dan Informasi (P3DI) se­bagai penyedia layanan infor­masi tentang DPR. Tentu, tak butuh dana sebesar itu jika DPR mampu mengoptimalkan sumber daya di P3DI.

Selain itu, informasi tentang pengelolaan parlemen di negara lain juga bisa diperoleh melalui jaringan Inter-Parliamentary Union (IPU) dimana parlemen Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Terakhir, jalannya fit and proper test dan pengesahan Dar­min Nasution sebagai Gubernur BI juga masih belum sempurna. Saat presiden hanya mengu­sul­kan satu nama untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi XI DPR, tidak ada reaksi penolakan yang signifikan. Padahal, dengan hanya ada satu nama maka Komisi IX tidak punya pilihan lain.

Dan hasilnya pun bisa ditebak, proses fit and proper test serta paripurna seolah tak kuasa untuk menolak Darmin sebagai Gube­rnur BI. Jika kondisi ini diterus­kan, DPR sama saja meneguhkan diri sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. 

Lalu, jika bicara fungsi legis­lasi, DPR juga mandul. Dalam setahun masa sidang, baru lima RUU yang disahkan menjadi UU. Padahal target Prolegnas 2010 adalah 70 RUU. Artinya, masih ada 65 RUU yang harus disele­saikan dalam jangka waktu lima bulan ke depan. Ini tentu sangat tidak realistis meng­ingat, jumlah komisi yang terbatas.

Koordinator Riset IPC, Hanafi menyatakan dengan derajat rep­re­sentasi yang lebih tinggi, ang­gota DPR sekarang seharusnya bisa menyadari besarnya tang­gung jawab mereka kepada rak­yat.

“Publik sempat berharap, DPR periode ini lebih baik dari sebe­lumnya, termasuk kehadiran da­lam rapat-rapat,” kata Hanafi kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, beberapa masa­lah yang menyebabkan rendah­nya kehadiran anggota DPR da­lam rapat, antara lain: pan­jang­nya alur dalam rapat paripurna de­ngan agenda yang tidak pen­ting, tingginya beban rapat ka­rena banyaknya alat ke­leng­kapan yang mereka ikuti. Selain itu, juga besarnya beban tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dalam legislasi, misalnya, mereka terlibat dari perancangan hingga pem­baha­san tanda baca dalam teks sebuah RUU.

Sebenarnya, lanjut Hanafi, sejum­lah persoalan di atas disa­dari  anggota DPR, beberapa pembenahan secara regulasi telah dilakukan, baik melalui UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun mela­lui peraturan Tata Tertib DPR telah diupayakan lewat cara penye­derhanaan alur rapat.

Berbeda dengan rapat pari­purna sebelumnya, dalam rapat pari­purna periode ini ada penyeder­hanaan alur dengan meniadakan pandangan akhir fraksi setelah paripurna pengam­bi­lan putusan atas sebuah Undang-undang.

Kedua, dengan meminimalisasi beban/tugas anggota. Yaitu,  Pe­nyederhanaan jumlah alat ke­lengkapan yang diikuti anggota. Pembatasan jumlah anggota pada Panitia Khusus. Pengadaan tenaga ahli anggota, tenaga fraksi dan tenaga ahli pada alat kelengkapan dewan. Ketiga, menyangkut ke­di­si­pli­nan dalam rapat. Tatib DPR Pasal 243 ayat (1) menye­butkan, setiap anggota wajib menan­da­tangani. Terakhir, publikasi kinerja anggota pada masyarakat. Ini aturan baru yang ada pada Tata Tertib DPR periode ini yang dalam UU No 27/2009 Pasal 80 ayat 2 telah disebutkan.

“Sayangnya, kenyataan me­nun­­jukkan berbagai penga­turan di atas tidaklah cukup untuk mening­katkan kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna dan rapat-rapat alat kelengkapan DPR lainnya,” beber Hanafi.

Kenapa bisa begitu? Hanafi menyebut, laporan kehadiran sidang mudah dimanipulasi. Atu­ran-aturan yang menyangkut ke­disiplinan anggota DPR nyaris tidak berlaku. Agenda rapat paripurna dan alat kelengkapan lain selalu saja molor dan pada sejumlah rapat justru minim kehadiran anggota.

“Berharap pada Badan Kehor­matan yang pasif dan sifat ke­pemimpinan pada fraksi yang cen­derung paternalistik tidak akan mampu menghasilkan perbaikan,” katanya.

Solusinya, kata dia, jika mau, DPR bisa meminta sebuah lemba­ga khusus yang ditugaskan memberikan penilaian terhadap kinerja mereka secara objektif. Bu­kan dengan cara selama ini dima­na Setjen diminta membuat progress report yang isinya hanya formalitas dan mayoritas diisi hal-hal yang dinilai baik saja.

Selain itu, tekanan publik pada DPR harus lebih besar agar lembaga ini mau membuka diri pada masyarakat. “DPR wajib membuka diri dan melaksanakan apa yang mereka undangkan. Dengan keter­bukaan seperti itu, jika tingkah mereka tetap tak mampu dikontrol, setidaknya publik tahu seperti apakah wajah-wajah yang telah kita pilih,” katanya.

Terpisah, anggota Badan Ke­hormatan (BK), Azwar Abu Bakar punya harapan menjadikan BK lebih pro aktif dalam menyikapi persoalan di DPR. “Kita sedang menyusun ke arah sana,” kata Azwar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Mengenai persoalan ketidak disiplinan, lambatnya LHKPN dan sejumlah persoalan lainya sebagai acuan BK untuk lebih pro aktif, Azwar memilih tidak ber­komentar. “Yang pasti, arah men­jadikan BK lebih pro aktif men­jadi pemikiran bersama,” katanya.

Sementara Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun menyatakan, ter­kait permintaan BK lebih pro aktif terhadap persoalan yang ada di DPR masih terkendala aturan yang tidak menyebut tentang hal itu. Selain itu, permintaan agar BK pro aktif rentan dijadikan ke­pentingan politis. “Itu yang tidak kita inginkan,” katanya.

Biasanya Mereka Bolos Di Akhir

Sebastian Salang, Koordinator Formappi, Biasanya Mereka Bolos Di Akhir

Koordinator Forum Pe­mantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang se­pakat jika kinerja anggota de­wan tidak menujukan pro­gress report yang mem­bang­gakan.

“Masa sidang keempat ini bisa menjadi acuan kalau anggota DPR saat ini tidak serius dengan mandatnya,” tegas Sebastian kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Soal kedisiplinan imbuh Sebastian, biasanya ketidak­hadiran anggota dewan terjadi di akhir periode. Anehnya, saat ini malah terjadi di awal pe­riode. Hal ini merupakan anca­man khusus bagi aspirasi yang diwakilkan kepada anggota dewan.

Ketidakdisiplinan anggota DPR ini, lanjutnya juga meru­pakan gambaran partai politik di Indonesia yang masih belum serius dalam proses pencalonan wakil-wakil mereka di parle­men.

Anggaran DPR RI Paling Kere Di Dunia

Mohammad Ali Kastela, Anggota BURT DPR

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Mo­hammad Ali Kastela tak mau jika publik mengukur ki­nerja anggota dewan sepotong-se­potong.

Salah satunya terkait ang­garan parlemen yang dianggap ber­limpah. Dijelaskannya, In­donesia, justru merupakan salah sa­tu negara yang pos anggaran palemennya terkecil di dunia yakni hanya Rp 1 trilunan lebih sedikit. Padahal, ujarnya, ang­garan minimal  parlemen Indon­esia harusnya 1 persen dari APBN yakni sekitar Rp 10 triliun.

Sebagai perbandingannya, Ali menyebut Jerman dengan kondisi maju demokrasinya anggaran untuk parlemennya mencapai Rp 32 triliun.

“Publik perlu tahu secara detil. Bukan hanya angkanya semata, lebih jauh dari itu untuk menja­lankan fungsinya secara mak­simal di bidang legislasi, ang­garan dan budgeting,” jelas Ali.

Soal banyaknya RUU yang tercecer, Ali meminta fungsi legislasi tidak dilihat dari berapa jumlah yang disele­saikan. Tapi lebih kepada mutu dari Undang-undang yang diha­silkan jauh lebih penting. “Kita fokus kepada kualitas bukan kuantitas yang sekadar bongkar pasang semata,” ka­tanya.

Begitupun dengan kepentingan studi banding yang menjadi perdebatan saat ini. Disebutnya, studi banding selain merupakan tugas parlemen dalam mem­pe­lajari pembuatan RUU, juga sebagai bagian hubungan bilateral antar parlemen.

“Dalam minggu ini saja, Indonesia menerima anggota parlemen dari lima negara. Artinya, buat negara-negara lain itu juga penting,” katanya.

Dari sisi absensi yang menjadi buah bibir belakangan ini, bagaimana anggota DPR menghadiri empat kali rapat berbeda, baik itu di komisi, pansus dan lainnya.

“Ini juga menjadi persoalan, harusnya, anggota DPR ditun­jang suporting system, dengan staf ahli yang maksimal. Par­lemen Indonesia, staf ahli dewan ha­nya satu. Padahal parlemen luar negeri, setiap anggota de­wan ditunjang 15 staf ahli. Bah­kan di Amerika, untuk satu ang­gota DPR, stafnya sampai 32 orang. Ang­gota DPR kan fung­sinya sebagai solusi dan mana­jemen. Kalau urusan rapat-rapat teknis dan seminar, biar staf ahli yang ngolah,” jelas Ali. [RM]


Tag:

Kolom Komentar